GARUTNEWSTODAY.ID – Garut – Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat (AMPPJ) Kabupaten Garut menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Kabupaten Garut, Senin (28/9/2026).
Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Garut. Berdasarkan berita acara rapat, AMPPJ menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan persoalan data peserta didik, pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOSP) PKBM, hingga pengawasan terhadap lembaga pendidikan nonformal.
Dalam berita acara tersebut tercatat beberapa poin aspirasi AMPPJ yang menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut.
Pertama, AMPPJ menyoroti masih adanya saling klaim mengenai siswa atau data ganda siswa yang diduga dikaitkan dengan pengajuan atau penerimaan BOSP PKBM.
AMPPJ menilai persoalan validitas data peserta didik perlu mendapatkan perhatian agar penyaluran bantuan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.
Kedua, AMPPJ menyoroti keberadaan operator PKM atau PKBM yang dinilai belum menyajikan data secara benar dan meminta adanya perbaikan dalam tata kelola serta penyajian data.
Ketiga, AMPPJ mendorong agar fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Garut terhadap berbagai persoalan PKBM dapat lebih dimaksimalkan.
Sementara itu, poin keempat berkaitan dengan pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. AMPPJ meminta agar pengawasan terhadap PKBM dilakukan secara faktual sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti berdasarkan kondisi sebenarnya.
Adapun poin kelima, AMPPJ mendorong pemerataan penyebaran PKBM sebagai salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan dan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Garut.
Dihadiri DPRD, Disdik dan Inspektorat
Audiensi tersebut dihadiri sejumlah unsur Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, di antaranya Asep Rahmat, S.Pd. selaku perwakilan Komisi IV, Hj. Diah Kurniasri selaku Sekretaris Komisi IV, Yudha Puja Turnawan dan Mira Lestari Fitriani, SE selaku anggota Komisi IV.
Dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Garut hadir H. Iyan Sopian, S.IP., Kabid PAUD dan Dikmas. Sementara dari Inspektorat tercatat hadir Alih Yana.
Dari pihak AMPPJ Kabupaten Garut tercatat ada 10 Perwakilan diantaranya A. Prabu, Adrianto, Dani dan beberapa peserta audiensi lainya.
Berdasarkan berita acara menyebutkan bahwa hasil audiensi dibuat sebagai bahan untuk keperluan dan tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya audiensi tersebut, persoalan tata kelola PKBM, validitas data peserta didik, pengawasan BOSP serta pemerataan layanan pendidikan nonformal menjadi sejumlah isu yang dibawa AMPPJ ke ruang DPRD Kabupaten Garut untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait.
Berita acara audiensi ditandatangani oleh para peserta rapat sebagai dokumentasi pembahasan dan bahan tindak lanjut, kemudian sepakat para peserta dan anggota DPRD untuk sidak ke PKBM Flamboyan pukul 15.00 WIB.
***Red
