GARUTNEWSTODAY.ID – Garut – Sengketa tanah dan bangunan di Jalan Siliwangi Nomor 8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, kembali mencuat. Ahli waris almarhum H. Entjeng Kamaludin menempuh Jalur Hukum melalui Peninjauan Kembali (PK) untuk mempertahankan aset seluas 557 meter persegi dengan SHM Nomor 01437.
Pihak keluarga mempertanyakan pencairan kredit Rp4,5 miliar oleh Bank BJB yang menggunakan objek tanah tersebut. Faktanya, menurut siaran pers keluarga, permohonan pemblokiran SHM telah diajukan ke Kantor Pertanahan Garut pada 22 Mei 2019, namun kredit disebut tetap dicairkan pada 31 Mei 2019.
Keluarga juga menyoroti urutan dokumen kredit. Kredit disebut dicairkan menggunakan PPJB Nomor 678 dan Akta Kredit Nomor 679, sementara AJB definitif Nomor 76/2019 baru terbit pada Juli 2019.
Persoalan tersebut bermula dari transaksi jual beli pada 2018. Ahli waris menyebut almarhum dan istrinya diminta menandatangani blanko AJB dengan alasan hanya sebagai “titipan tanda tangan”. Blanko itu kemudian disebut diisi atas nama Agus Kuswara.
Keluarga mengklaim memiliki surat pernyataan yang menyebut Agus Kuswara hanya “dipinjam nama” untuk pengajuan kredit dan belum membayar tanah tersebut.
Kasus ini sebelumnya juga masuk ranah pidana. AK sempat ditetapkan sebagai tersangka, namun berkas perkara kemudian dikembalikan Kejaksaan Negeri Garut kepada penyidik dengan petunjuk bahwa perkara dinilai masuk ranah perdata.
Di ranah perdata, PN Garut melalui Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Grt disebut menyatakan tanah tersebut milik H. Entjeng Kamaludin. Sementara perkara perbankan yang diajukan Bank BJB di PN Bandung berlanjut hingga kasasi dan menghasilkan Putusan MA Nomor 6249/K/Pdt/2024.
Kini ahli waris bersama kuasa hukum Anton Widiatno, S.H., Asep Rana Suparyana, S.H., dan Abdulloh Hasyim, S.H., M.H. menyatakan telah mendaftarkan PK pada 26 Agustus 2026 sekaligus mengajukan penundaan eksekusi.
Mereka juga meminta perlindungan hukum kepada sejumlah lembaga negara dan meminta seluruh rangkaian transaksi, pemblokiran sertifikat, pencairan kredit, serta proses hukum dalam perkara tersebut diperiksa secara objektif.
Adapun berkenaan dengan dugaan rekayasa transaksi, mafia tanah, maupun kelalaian perbankan dalam berita ini merupakan klaim pihak ahli waris berdasarkan siaran pers dan belum merupakan kesimpulan hukum.
