GARUTNEWSTODAY.ID – PAKENJENG – Polemik dugaan ketidakjelasan penyaluran bantuan benih jagung sebanyak kurang lebih 4,5 kwintal untuk enam kelompok tani (Poktan) di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, terus bergulir. Pihak yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan penjualan bantuan tersebut akhirnya memberikan tanggapan dan membantah tudingan yang berkembang.
Pihak berinisial I dari UPT Pertanian Pakenjeng menegaskan bahwa bantuan benih jagung tersebut, menurut keterangannya, telah sampai kepada kelompok tani, khususnya di wilayah Desa Tegalgede dan Desa Neglasari.
“Raraosan mah sadayana oge nyampai ka Poktan Tegalgede, Neglasari. Cobi konfirmasi deui ka nu caket Ust Arod, ka Ulum, Epul, Soma, Sy Nurdin. Kade eta berita ulah gagabah, kitu pitnah eta mah?” ujar I saat memberikan tanggapan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan atas informasi awal yang disampaikan warga berinisial CH terkait dugaan ketidakjelasan distribusi bantuan benih jagung.
I juga meminta agar pemberitaan tidak dilakukan secara terburu-buru dan menyarankan agar redaksi melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak yang disebutnya mengetahui penyaluran bantuan tersebut.
Namun demikian, bantahan tersebut tetap perlu diuji melalui keterangan langsung para penerima manfaat serta dokumen resmi distribusi bantuan, sehingga persoalan ini dapat menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
PPL IIP MUHARIS AKUI TIDAK MENGETAHUI PROSES AWAL PENERIMAAN BENIH
Di sisi lain, Iip Muharis selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) turut memberikan keterangan mengenai mekanisme penerimaan dan penyaluran bantuan benih jagung di Kecamatan Pakenjeng.
Iip membenarkan dirinya bertugas sebagai PPL. Namun, menurut penjelasannya, pihak yang menerima dan menyalurkan benih kepada kelompok tani adalah Isep selaku Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU).
“Ya betul Iip sebagai PPL, tapi yang menerima dan menyalurkan benih ke kelompok itu Isep sebagai Kasubag TU,” ujar Iip Muharis.
Lebih lanjut, Iip mengaku tidak mengetahui secara langsung proses awal penerimaan bantuan tersebut. Ia menyebut baru mengetahui keberadaan benih ketika bantuan sudah berada di kelompok tani.
“Malahan saya enggak tahu, tahu-taunya benih sudah di kelompok tani tersebut,” tambahnya.
Keterangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme distribusi bantuan, khususnya terkait siapa yang bertanggung jawab dalam proses penerimaan, pencatatan, penyaluran, hingga pengawasan bantuan benih jagung tersebut.
Jika benar proses penerimaan dan penyaluran dilakukan oleh pihak yang berbeda dengan PPL, maka kejelasan administrasi serta mekanisme koordinasi antarpetugas menjadi penting untuk ditelusuri.
ENAM KELOMPOK TANI DAN DUGAAN DISTRIBUSI 4,5 KWINTAL
Berdasarkan informasi awal yang diterima redaksi, bantuan benih jagung dengan jumlah sekitar 4,5 kwintal tersebut diperuntukkan bagi enam kelompok tani yang tersebar di tiga desa, yakni:
1. Dua kelompok tani di Desa Sukamulya.
2. Dua kelompok tani di Desa Tegalgede.
3. Dua kelompok tani di Desa Neglasari.
Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi langsung kepada masing-masing kelompok tani penerima manfaat.
Redaksi memandang penting untuk memastikan apakah seluruh kelompok benar-benar menerima bantuan dalam bentuk benih jagung, berapa jumlah yang diterima masing-masing kelompok, serta kapan proses penyerahan dilakukan.
Selain itu, informasi awal mengenai dugaan adanya penyerahan uang tunai sebagaimana disampaikan warga berinisial CH juga perlu dikonfirmasi secara menyeluruh kepada pihak-pihak terkait.
Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya bertumpu pada keterangan sepihak, tetapi didukung fakta, dokumen, dan kesaksian penerima manfaat.
MUSIM TANAM SUDAH DI DEPAN MATA, PETANI BUTUH KEPASTIAN
Persoalan ini menjadi semakin penting karena momentum musim tanam jagung sudah di depan mata. Memasuki musim penghujan, petani mulai mempersiapkan lahan dan kebutuhan produksi pertanian.
Ketersediaan benih merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan tanam. Karena itu, ketidakjelasan informasi mengenai distribusi bantuan berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan petani.
“Tupoksi kami bersama teman teman PPL di lapangan yaitu mendampingi petani dari segi teknis baik budidaya dan lainnya, kalo urusan benih itu ranah nya pihak UPT pa”. Pungkas Iip kepada garutnewstoday pada Rabu, (11/11) pagi.
Bagi petani, bantuan benih bukan sekadar angka dalam laporan administrasi ataupun kegiatan penyaluran program pemerintah. Lebih dari itu, bantuan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan produksi, biaya usaha tani, dan harapan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Jangan sampai ketika petani membutuhkan benih untuk segera melakukan penanaman, justru muncul ketidakpastian mengenai hak bantuan yang seharusnya mereka terima.
DINAS PERTANIAN GARUT DIMINTA BUKA DATA DISTRIBUSI
Atas berkembangnya persoalan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Garut melalui Kepala Dinas memberikan tanggapan. “Mangga pa. Di konfirmasi heula ka bidang na. Hatur nuhun info na 🙏🙏🙏”. Ujar Ardhy Firdian, S.Hut., M.Si.
Ada sejumlah hal yang perlu dipastikan, mulai dari sumber dan jumlah bantuan, daftar kelompok tani penerima, mekanisme penerimaan, pihak yang bertanggung jawab atas distribusi, hingga bukti serah terima kepada masing-masing kelompok.
Klarifikasi dari Isep selaku Kasubag TU juga diperlukan untuk menjelaskan proses penerimaan dan penyaluran benih sebagaimana disampaikan oleh Iip Muharis.
Apabila bantuan memang telah disalurkan seluruhnya, dokumen administrasi dan konfirmasi para ketua kelompok tani diharapkan dapat memperjelas persoalan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data penyaluran dan kondisi di lapangan, perlu dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Garutnewstoday.id menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepentingan publik. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan persoalan tersebut.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang bantahan atau tudingan. Hal paling mendasar adalah memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
Sebab, ukuran keberhasilan bantuan pertanian bukan terletak pada pernyataan bahwa bantuan telah disalurkan, melainkan pada bukti bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai dan memberikan manfaat bagi petani.
***Red
