GARUTNEWSTODAY.ID – Garut – Perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Garut menjadi bagian dari dinamika penyelenggaraan pendidikan nonformal yang perlu mendapatkan perhatian dari aspek tata kelola, pengawasan, kelembagaan, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Meningkatnya keberadaan lembaga PKBM pada satu sisi menunjukkan adanya kebutuhan terhadap akses pendidikan nonformal. Namun, pada sisi lain, perkembangan tersebut juga membuka ruang kajian mengenai bagaimana mekanisme pendirian, perizinan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap PKBM dilaksanakan oleh pemerintah.
Persoalan tersebut dikaji oleh Ade Burhanudin, masyarakat sekaligus akademisi, yang melihat pentingnya menempatkan keberadaan PKBM dalam perspektif administrasi publik dan pelayanan pendidikan masyarakat.
Kajian tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan tuduhan terhadap PKBM tertentu maupun individu atau pengelola tertentu. Istilah mengenai kemungkinan PKBM menjadi “ajang bisnis” ditempatkan sebagai pertanyaan kritis dalam melihat relasi antara fungsi pelayanan pendidikan dengan kemungkinan adanya orientasi ekonomi dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan nonformal.
Ade Burhanudin menekankan bahwa pembahasan mengenai PKBM harus dibedakan antara kritik akademik, evaluasi publik, dan tuduhan terhadap suatu lembaga.
Menurutnya, masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan bagaimana suatu kebijakan dan pelayanan publik dijalankan. Namun, setiap dugaan mengenai pelanggaran administrasi, persoalan perizinan, ataupun penyimpangan pengelolaan harus dibuktikan melalui data dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kajian ini merupakan bentuk evaluasi, bukan tuduhan. Kita tidak sedang menuduh PKBM tertentu atau seseorang melakukan pelanggaran. Yang perlu dilakukan adalah mempertanyakan dan melihat bagaimana tata kelola PKBM berjalan berdasarkan data dan fakta.”
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ade Burhanudin dalam kapasitasnya sebagai masyarakat dan akademisi. Pernyataan tersebut bukan hasil pemeriksaan resmi terhadap lembaga PKBM tertentu.
Dalam perspektif administrasi publik, menurut kajian tersebut, keberadaan lembaga pendidikan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari aspek administratif pendirian lembaga, tetapi juga dari aspek efektivitas pelayanan, akuntabilitas, transparansi, kualitas pembelajaran, serta pemenuhan hak masyarakat memperoleh pendidikan.
Ade juga menyoroti pentingnya aspek legalitas dan perizinan dalam penyelenggaraan PKBM. Menurutnya, apabila terdapat informasi atau dugaan mengenai persoalan perizinan suatu lembaga, pemerintah perlu melakukan verifikasi dan klarifikasi sebelum mengambil kesimpulan.
“Kalau ada permasalahan izin, tentunya harus diverifikasi dan diklarifikasi. Apabila setelah pemeriksaan memang ditemukan persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pemerintah harus mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan penangguhan apabila memang memiliki dasar hukum.”
Pandangan tersebut menekankan pentingnya prinsip due process dalam administrasi pemerintahan, yakni setiap tindakan administratif seharusnya didasarkan pada data, pemeriksaan, ketentuan hukum, dan prosedur yang jelas.
Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai klaim bahwa terdapat PKBM tertentu di Kabupaten Garut yang terbukti memiliki persoalan perizinan.
Dalam kajian administrasi publik, lembaga pendidikan nonformal memiliki posisi penting sebagai bagian dari sistem pelayanan kepada masyarakat.
PKBM pada dasarnya hadir untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan jalur pendidikan nonformal. Karena itu, orientasi kelembagaan menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikaji.
Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya orientasi ekonomi bukan berarti menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi dalam pengelolaan lembaga pendidikan merupakan pelanggaran. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa orientasi kelembagaan tetap sejalan dengan tujuan pelayanan pendidikan dan kepentingan masyarakat.
Atas dasar itu, istilah “PKBM ajang bisnis” dalam kajian ini lebih tepat dipahami sebagai pertanyaan kritis mengenai tata kelola, bukan sebagai kesimpulan bahwa PKBM di Kabupaten Garut merupakan lembaga bisnis atau bahwa pengelolanya melakukan pelanggaran.
Ade Burhanudin juga memandang kritik masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sah sesuai dengan konsep demokrasi dan hukum bangsa ini.
Dalam perspektif pemerintahan demokratis, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan masukan, kritik, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.
Namun, kritik tersebut idealnya diarahkan kepada aspek sistem, kebijakan, dan tata kelola, bukan kepada personal atau lembaga tertentu tanpa dasar informasi yang dapat diverifikasi.
“Kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi. Jangan sampai kritik berubah menjadi tuduhan ketika belum ada data dan pemeriksaan yang memastikan adanya pelanggaran.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa substansi kajian adalah mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif mengenai kondisi PKBM, antara lain jumlah lembaga yang aktif, status legalitas dan perizinan, jumlah peserta didik, tenaga pendidik, proses pembelajaran, serta mekanisme pembinaan dan evaluasi.
Keterbukaan data tersebut penting agar diskursus publik mengenai PKBM tidak berkembang berdasarkan asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.
Dengan tersedianya data yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat menilai penyelenggaraan pendidikan nonformal berdasarkan fakta, sementara pemerintah dapat menunjukkan kualitas mekanisme pengawasan yang telah dijalankan.
Kajian Ade Burhanudin pada akhirnya menempatkan persoalan PKBM sebagai isu tata kelola pendidikan masyarakat. Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata apakah PKBM merupakan lembaga pelayanan pendidikan atau memiliki orientasi ekonomi, melainkan bagaimana pemerintah memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan PKBM memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, kepatuhan regulasi, dan orientasi pelayanan publik.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran, maka pembuktiannya harus dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, apabila penyelenggaraan PKBM telah memenuhi ketentuan, maka data dan hasil evaluasi pemerintah juga dapat menjadi dasar untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Dengan demikian, kajian mengenai PKBM di Kabupaten Garut perlu ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan dan tata kelola pendidikan nonformal, bukan sebagai upaya memberikan stigma terhadap lembaga tertentu.
Tulisan ini merupakan kajian dan opini publik mengenai tata kelola PKBM. Tidak terdapat kesimpulan dalam tulisan ini bahwa PKBM tertentu melakukan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau menjadikan pendidikan sebagai kegiatan bisnis. Setiap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada bukti, verifikasi, pemeriksaan administrasi, serta klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
Ade Burhanudin dalam tulisan ini ditempatkan sebagai masyarakat dan akademisi yang memberikan perspektif mengenai tata kelola pendidikan dan administrasi publik, bukan sebagai pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
***Red
