GARUTNEWSTODAY.ID – Garut – Tim Kuasa Hukum ahli waris almarhum H. Entjeng Kamaludin, S.H., yang terdiri dari Anton Widiatno, S.H., Asep Rana Suparyana, S.H., dan Abdulloh Hasyim, S.H., M.H., kembali menyampaikan pernyataan tegas terkait sengketa tanah dan bangunan di Jalan Siliwangi No. 8, Garut.
Kuasa hukum menegaskan, almarhum hingga para ahli waris kini menghadapi ancaman kehilangan aset warisan tersebut, sementara menurut pihak keluarga, tidak pernah menerima uang hasil transaksi maupun kredit sebesar Rp4,5 miliar tersebut.
Klaim Kepemilikan Diperkuat Putusan PN Garut
Tim kuasa hukum menyatakan kedudukan hukum ahli waris diperkuat oleh Putusan PN Garut Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Grt yang menurut mereka telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam putusan tersebut, kuasa hukum menyatakan tanah tersebut dinyatakan sebagai milik H. Entjeng Kamaludin dan AJB Nomor 6/2018 dibatalkan.
Atas dasar itu, pihak ahli waris mempertanyakan bagaimana aset yang mereka klaim sebagai milik sah keluarga dapat menjadi objek fasilitas kredit perbankan hingga berujung pada ancaman eksekusi.
Sertifikat Diblokir, Kredit Rp4,5 Miliar Tetap Cair
Sorotan utama kuasa hukum tertuju pada proses pencairan kredit Rp4,5 miliar oleh Bank BJB.
Menurut Tim Kuasa Hukum, sertifikat objek sengketa telah diajukan pemblokiran di BPN Garut pada 22 Mei 2019. Namun, mereka menyebut kredit tetap dicairkan pada 31 Mei 2019.
Bagi kuasa hukum, rentang waktu tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses pemeriksaan dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Mereka juga mempersoalkan pencairan kredit yang disebut hanya berlandaskan PPJB, tanpa adanya APHT yang sah sebagai pengikatan hak tanggungan.
Kuasa Hukum Soroti Anomali Dokumen
Tim kuasa hukum juga menyoroti apa yang mereka sebut sebagai anomali administrasi.
Menurut mereka, dana kredit telah dicairkan pada Mei 2019, sementara dokumen PPJB antara Lie Fong dan AK (Agus Kuswara) disebut baru dibuat kemudian pada Juli 2019 di hadapan notaris.
“Bagaimana mungkin pencairan kredit sudah terjadi, sementara dokumen yang menjadi dasar transaksi justru muncul setelah pencairan?” demikian substansi pertanyaan yang diajukan Tim Kuasa Hukum.
Mereka meminta seluruh rangkaian dokumen dan proses pencairan diperiksa secara menyeluruh.
Persoalkan Penanganan Perkara Pidana
Selain persoalan perbankan, Tim Kuasa Hukum juga kembali mempertanyakan perjalanan perkara pidana yang sebelumnya dilaporkan melalui LP/B/93/VI/2019/Jbr/Res Garut.
Menurut mereka, AK sebelumnya berstatus tersangka, namun proses perkara kemudian terkendala setelah berkas dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Garut dengan pertimbangan perkara tersebut masuk ranah perdata.
Kuasa hukum juga mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai dualisme peran pejabat Kejaksaan Negeri Garut saat itu, yang menurut mereka berada pada posisi sebagai penuntut umum sekaligus Jaksa Pengacara Negara dalam kepentingan hukum PT Bank BJB.
Pernyataan tersebut merupakan keberatan dan perspektif hukum Tim Kuasa Hukum yang meminta persoalan tersebut diperiksa secara objektif.
PK Didaftarkan, 10 Lembaga Diminta Berikan Perlindungan
Tim Kuasa Hukum memastikan pihak ahli waris telah mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) pada 26 Agustus 2026.
Selain itu, surat permohonan perlindungan hukum juga telah dilayangkan kepada 10 lembaga negara dan instansi terkait, termasuk kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kuasa hukum juga mendesak Bank BJB menunda segala bentuk rencana eksekusi riil terhadap lahan yang menjadi objek sengketa hingga proses hukum PK memperoleh kepastian.
Mereka beralasan penundaan tersebut diperlukan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan sekaligus memberikan ruang bagi ahli waris untuk memperjuangkan hak atas aset yang mereka klaim sebagai warisan keluarga.
Tim Kuasa Hukum menegaskan, perkara ini bukan semata sengketa tanah, tetapi juga mempertanyakan bagaimana sebuah aset yang diklaim tidak pernah dijaminkan oleh pemiliknya dapat masuk dalam skema kredit miliaran rupiah.
Semua pernyataan mengenai dugaan kredit fiktif, mafia tanah, kelalaian perbankan, maupun konflik kepentingan dalam berita ini merupakan pernyataan dan keberatan dari Tim Kuasa Hukum ahli waris. Pihak-pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan.
