GARUTNEWSTODAY.ID – Jakarta — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access). Salah satu tersangka berinisial LSP yang disebut sebagai Listyo Sigit Prabowo.
Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep dalam konferensi pers tersebut.
Dikutip dari pemberitaan detikNews dan CNN Indonesia, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah serta penghapusan data elektronik.
Dugaan Penyadapan Sejumlah Nomor Telepon
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan tokoh penting, termasuk nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dugaan tindak pidana tersebut juga disebut menyasar sejumlah pihak lainnya, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Menurut keterangan yang diberitakan CNN Indonesia, penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dalam penegakan hukum.
Namun, hingga pengumuman penetapan tersangka, peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut masih perlu didalami melalui proses hukum.
Penyidikan Berbasis Scientific Investigation
Kabareskrim Polri menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dengan pendekatan scientific investigation.
Dalam proses pengusutan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli serta mengamankan barang bukti elektronik.
Dikutip dari detikNews, Bareskrim Polri menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.
Penghapusan Data Elektronik Ikut Didalami
Selain dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
CNN Indonesia melaporkan bahwa dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026. Dalam perkembangan perkara, penyidik juga menelusuri dugaan penghapusan data pada Oktober 2026.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan akses terhadap sistem elektronik serta menyangkut sejumlah pejabat dan tokoh penting di Indonesia.
Publik Menanti Transparansi Penegakan Hukum
Penetapan tersangka dalam perkara ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dan transparansi institusi kepolisian.
Publik tentu berharap proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka, serta tidak berhenti pada pengumuman penetapan tersangka semata.
Pengungkapan secara menyeluruh diperlukan untuk menjelaskan bagaimana dugaan penyadapan dapat terjadi, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana data elektronik digunakan atau dihapus, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini masih berada dalam proses hukum. Penetapan tersangka merupakan bagian dari tahapan penyidikan dan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian perkara selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.
Sumber Referensi: 1. detikNews — Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo. 2. CNN Indonesia — Polri Tetapkan 3 Tersangka Penyadapan, Termasuk LSP dan ASN. 3. CNN Indonesia — Daftar Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Termasuk LSP. 4. Liputan6.com — Polri Tetapkan 3 Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Termasuk LSP dan ASN. 5. Republika Online — Bareskrim Polri Umumkan Tiga Tersangka Penyadapan HP Presiden, Satu Berinisial LSP.
