GARUTNEWSTODAY.ID – GARUT — Polemik pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Garut memasuki babak baru.
Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Jabar (AMPPJ) mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut membuka sejumlah dokumen penting terkait pengelolaan dan penyaluran dana kesetaraan. Desakan tersebut mengemuka dalam agenda audiensi yang menurut AMPPJ menjadi forum klarifikasi, verifikasi, sekaligus pengawasan berbasis dokumen.
Sorotan semakin menguat setelah adanya informasi mengenai pengembalian dana sekitar Rp5 miliar yang disebut berkaitan dengan dana yang dipotong atau dikembalikan setelah adanya proses dari Kementerian. AMPPJ menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai dasar pengembalian, mekanisme verifikasi, hingga tindak lanjut perbaikan tata kelola.
Perwakilan AMPPJ, Ardianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas pernyataan atau asumsi.
“Ini adalah agenda klarifikasi, verifikasi, dan pengawasan berbasis dokumen,” tegas Adrianto.
AMPPJ Minta 7 Dokumen Dibuka
Dalam dokumen tuntutannya, AMPPJ meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Garut memberikan akses terhadap sejumlah dokumen yang dinilai penting untuk memastikan transparansi pengelolaan BOSP/BOP Kesetaraan.
Pertama, daftar lengkap PKBM penerima BOSP/BOP Kesetaraan tahun anggaran 2022–2026, termasuk dasar hukum penetapan serta rincian nominal bantuan masing-masing lembaga setiap tahun.
Kedua, rekap data peserta didik yang menjadi dasar penyaluran bantuan, berikut mekanisme serta bukti verifikasi dan validasi data yang dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, Surat Keputusan (SK) penerima bantuan tahun 2022–2026, termasuk seluruh dokumen perubahan atau revisi SK apabila terdapat perubahan.
Keempat, rekap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana dari setiap PKBM dan/atau dokumen pemeriksaan yang relevan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Kelima, dokumen hasil pemeriksaan, audit, maupun reviu Inspektorat Kabupaten Garut yang dapat dibuka kepada masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Keenam, dokumen yang menjadi dasar informasi pengembalian dana sekitar Rp5 miliar, termasuk bukti setor ke kas negara, penyebab pengembalian, serta status tindak lanjut perbaikan tata kelola.
Ketujuh, rekap pengaduan masyarakat terkait pengelolaan PKBM/BOSP beserta status penyelesaiannya, termasuk data kelulusan dan penerbitan ijazah PKBM yang relevan untuk kepentingan verifikasi, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.
AMPPJ Siapkan Langkah ke Jenjang Lebih Tinggi
Ardianto menyebut AMPPJ tidak akan berhenti pada audiensi apabila sejumlah persoalan yang dipertanyakan belum memperoleh kejelasan berbasis dokumen.
“Saya mau lanjut ke Kejati dan melakukan audiensi di Ombudsman hari Senin dan Selasa. Karena diindikasikan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut kurang serius dalam penanganan PKBM, maka kami akan menindaklanjuti ke jenjang yang lebih tinggi agar menjadi perhatian semua stakeholder di instansi terkait, dengan adanya pengembalian yang dipotong oleh Kementerian karena minimnya evaluasi,” kata Ardianto.
Menurut AMPPJ, setiap informasi yang disampaikan dalam forum audiensi harus dapat diuji dan diverifikasi. Karena itu, pihaknya meminta agar persoalan tersebut tidak langsung ditempatkan sebagai tuduhan, melainkan menjadi agenda klarifikasi dan pengawasan berbasis data.
“Pada prinsipnya, AMPPJ meminta agar seluruh persoalan yang disampaikan dalam forum ini tidak dianggap sebagai asumsi, melainkan ditempatkan sebagai agenda klarifikasi dan pengawasan berbasis data,” demikian dokumen resmi AMPPJ.
Menyangkut Uang Negara dan Hak Masyarakat
AMPPJ menegaskan bahwa tujuan utama audiensi adalah memastikan pengelolaan BOSP/BOP Kesetaraan pada PKBM di Kabupaten Garut berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran dan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan hak masyarakat atas layanan pendidikan terpenuhi.
AMPPJ juga meminta agar setiap informasi yang belum dapat dibuktikan dalam forum audiensi disampaikan kembali melalui hasil verifikasi secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena hasil daripada audiensi pada pertemuan ini akan kami bawa ke Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Republik Indonesia,” tegas Adrianto dalam pernyataan penutupnya.
Dengan demikian, bola kini berada di tangan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan atas sejumlah dokumen dan data yang diminta.
Transparansi bukan sekadar membuka angka, tetapi juga membuka jejak bagaimana uang negara ditetapkan, disalurkan, digunakan, diperiksa, hingga ketika harus dikembalikan.
***Red
