GARUTNEWSTODAY.ID – PAKENJENG – Polemik dugaan ketidakberesan penyaluran bantuan benih jagung di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut tahun 2026, kembali berkembang. Dalam wawancara eksklusif dengan Garutnewstoday.id, salah satu ketua kelompok tani penerima bantuan, yang identitasnya disamarkan sebagai Kelompok A, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima transfer uang setelah menolak bantuan benih jagung yang dinilai tidak sesuai spesifikasi dan harapan kelompok.
Pengakuan tersebut membuka fakta baru yang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama mengenai mekanisme penggantian bantuan benih dalam bentuk uang tunai.
Ketua Kelompok A menjelaskan, kelompoknya tercatat mendapatkan alokasi bantuan benih jagung sebanyak 3,5 kwintal. Namun, pihak kelompok memutuskan menolak benih tersebut karena kualitas maupun spesifikasinya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan petani.
“Total bantuan benih jagung 3,5 kwintal untuk kelompoknya, namun karena barang tidak sesuai spesifikasi dan harapan kelompok maka kami menolaknya. Perihal penjualan kami pun tidak tahu-menahu. Yang jelas si bapak dari pihak pertanian transfer uang Rp2.200.000,” ujar Ketua Kelompok A kepada Garutnewstoday.id Rabu, (11/11).
Ia juga menyampaikan bahwa kelompok tani lainnya disebut mengalami kondisi serupa. Menurut keterangannya, sejumlah kelompok sama-sama menolak benih jagung yang ditawarkan karena dinilai tidak sesuai harapan, kemudian menerima transfer uang dengan nominal yang bervariasi.
“Kelompok-kelompok yang lain pun sama, semua menolak benih jagung karena tidak sesuai harapan, jadinya ditransfer,” ungkapnya.
Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, nominal transfer yang diterima sejumlah kelompok disebut bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp2 juta. Sementara itu, Kelompok A mengaku menerima Rp2.200.000.
Pengakuan ini masih memerlukan verifikasi terhadap bukti transfer, identitas pengirim, rekening asal dana, serta keterangan kelompok tani lainnya.
BENIH DITOLAK, UANG DITRANSFER: SIAPA YANG BERWENANG?
Munculnya pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tata kelola bantuan pemerintah.
Jika bantuan benih jagung merupakan program yang bersumber dari anggaran pemerintah, bagaimana mekanisme ketika kelompok tani menolak barang karena tidak sesuai spesifikasi?
Apakah terdapat berita acara penolakan, pemeriksaan kualitas benih, mekanisme penggantian barang, atau persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang?
Lebih jauh, apabila kemudian kelompok tani menerima transfer uang dari pihak yang berkaitan dengan UPT Pertanian, perlu dijelaskan apakah transfer tersebut merupakan mekanisme penggantian bantuan yang sah atau transaksi di luar prosedur resmi program.
Sebab, bantuan pemerintah tidak dapat dialihkan begitu saja berdasarkan kesepakatan informal tanpa memperhatikan ketentuan program, sumber anggaran, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
DASAR HUKUM: PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAPAT BERUJUNG PIDANA
Dalam konteks pengelolaan bantuan pemerintah, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi perhatian.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 603
Pasal ini mengatur tindak pidana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda kategori II sampai kategori VI.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 604
Pasal ini mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda kategori II sampai kategori VI.
Penerapan kedua pasal tersebut tentu harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana, termasuk unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan, serta kerugian keuangan negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59
Ketentuan ini mengatur bahwa kerugian negara dapat terjadi akibat pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara maupun pegawai negeri bukan bendahara dalam pelaksanaan kewenangan administratif atau kewenangan kebendaharaan.
Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam pemeriksaan pertanggungjawaban apabila ditemukan kerugian keuangan negara.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
Ruang lingkupnya mencakup perencanaan, penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL), mekanisme pencairan dan penyaluran, pertanggungjawaban, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bantuan pemerintah.
Regulasi ini menekankan pentingnya pengelolaan bantuan secara akuntabel, efektif, efisien, transparan, dan tertib administrasi.
Penerapannya terhadap kasus ini perlu disesuaikan dengan sumber anggaran dan jenis program bantuan yang sebenarnya. Apabila bantuan berasal dari program pemerintah daerah, ketentuan teknis APBD dan petunjuk pelaksanaan program terkait juga harus diperiksa.
DINAS PERTANIAN DIMINTA JELASKAN ASAL-USUL TRANSFERAN
Bertambahnya keterangan dari kelompok tani membuat persoalan ini tidak cukup dijawab hanya dengan pernyataan bahwa bantuan sudah disalurkan.
Dinas Pertanian Kabupaten Garut dan UPT Pertanian Kecamatan Pakenjeng perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah hal:
1. Siapa pihak yang bertanggung jawab menerima dan menyalurkan bantuan benih jagung?
2. Mengapa benih yang dialokasikan kepada kelompok tani ditolak?
3. Apakah terdapat hasil pemeriksaan atau berita acara penolakan benih karena tidak sesuai spesifikasi?
4. Siapa pengirim transfer uang kepada kelompok tani?
5. Dari rekening dan sumber anggaran mana uang tersebut berasal?
6. Apa dasar hukum dan administrasi transfer uang kepada kelompok tani?
7. Bagaimana pertanggungjawaban atas alokasi benih jagung yang sebelumnya telah ditetapkan untuk enam kelompok tani?
Kejelasan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan program bantuan pemerintah.
APARAT PENEGAK HUKUM PERLU MENELUSURI ALUR BANTUAN
Dengan adanya pengakuan salah satu ketua kelompok tani mengenai penerimaan transfer Rp2.200.000, serta informasi nominal transfer yang bervariasi kepada kelompok lain, persoalan ini layak mendapatkan perhatian serius dari instansi pengawas.
Inspektorat Kabupaten Garut dapat melakukan pemeriksaan administrasi dan kepatuhan terhadap mekanisme penyaluran bantuan. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran lebih lanjut sesuai kewenangannya.
Penelusuran perlu diarahkan pada dokumen pengadaan atau penyaluran benih, spesifikasi barang, daftar penerima, berita acara serah terima, bukti penolakan, bukti transfer, serta pertanggungjawaban anggaran.
Garutnewstoday.id menegaskan bahwa pengakuan narasumber merupakan informasi awal yang masih membutuhkan verifikasi dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
Redaksi juga membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Isep selaku Kasubag TU, Iip Muharis selaku PPL, pihak UPT Pertanian Pakenjeng, serta Dinas Pertanian Kabupaten Garut.
Sebab, bantuan pemerintah bukan milik pribadi pejabat, bukan pula ruang untuk mengambil keputusan di luar ketentuan. Setiap benih, setiap rupiah, dan setiap hak petani harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kini publik menunggu satu jawaban mendasar: jika bantuan benih ditolak, atas dasar kewenangan apa uang kemudian ditransfer kepada kelompok tani?
***Red
