Presidium Masyarakat Garut Selatan Laporkan Perkembangan Pemekaran ke Ketua DPRD Garut, Desak DPRD Kawal DOB Hingga Tuntas

GARUTNEWSTODAY.ID – GARUT – Presidium Masyarakat Garut Selatan selaku panitia yang merepresentasikan perjuangan pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Garut Selatan menyampaikan laporan perkembangan proses pemekaran wilayah kepada Ketua DPRD Kabupaten Garut Senin (20/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Presidium dan DPRD dalam mengawal terwujudnya Kabupaten Garut Selatan yang telah lama di nantikan.

Sekretaris Presidium Garut Selatan, Muslim Sidik, menegaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi pembentukan CDPOB Garut Selatan telah diperbarui dan dinyatakan lengkap sesuai perkembangan data terbaru. Karena itu, ia mendesak DPRD Kabupaten Garut agar mengambil peran strategis sebagai lembaga legislatif yang mengawal perjuangan pemekaran hingga ke tingkat pemerintah pusat.

“DPRD Kabupaten Garut harus menjadi garda terdepan dalam mengawal perjuangan masyarakat Garut Selatan. Seluruh persyaratan administrasi terus kami lengkapi dan kini telah diperbarui. Saatnya ada langkah konkret dari DPRD untuk mengawal proses ini,” tegas Muslim Sidik.

Selain permohonan dukungan politik, Presidium juga meminta DPRD Kabupaten Garut mendorong penganggaran terhadap berbagai persyaratan kapasitas daerah, khususnya terkait kesiapan calon ibu kota Kabupaten Garut Selatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyediaan dan pengadaan lahan untuk pusat pemerintahan sebagai bukti kesiapan daerah apabila moratorium pembentukan daerah otonomi baru dicabut.

Presidium menilai, kesiapan kapasitas daerah akan menjadi modal penting ketika pemerintah pusat kembali membuka pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dik Dik Kodrat juga mendesak Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri agar segera menuntaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah beserta regulasi mengenai Kapasitas Daerah, sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, penyelesaian regulasi tersebut menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pembentukan daerah otonomi baru yang selama ini masih tertunda.

Tak hanya itu, Presidium Masyarakat Garut Selatan juga menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia agar segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Pencabutan moratorium dinilai menjadi harapan besar masyarakat Garut Selatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Presidium optimistis, dengan dukungan DPRD Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah, DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, hingga Presiden Republik Indonesia, cita-cita menghadirkan Kabupaten Garut Selatan sebagai daerah otonomi baru dapat segera terwujud demi mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah Garut Selatan yang selama masih jauh tertinggal diantara daerah yang lain.

***Red