GARUTNEWSTODAY.ID – Garut – Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Jabar (AMPPJ) menyampaikan kekecewaan setelah agenda audiensi terkait persoalan BOSP dan tata kelola PKBM se-Kabupaten Garut di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut pada Rabu (23/9/2026) tidak dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Kadis) maupun Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdis).
Ketidakhadiran kedua pejabat tersebut disebut karena kesibukan. Kondisi itu membuat AMPPJ menilai agenda audiensi yang sebelumnya telah dimohonkan perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pihak Dinas Pendidikan.
Perwakilan AMPPJ, Adrianto, mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengajukan permohonan audiensi dan melakukan penjadwalan ulang. AMPPJ kemudian meminta agar audiensi dapat dilaksanakan pada Rabu, 23 September 2026.
“Surat sebelumnya diundur dan kami meminta audiensi hari ini, Rabu (23/9/2026). Namun Kadis dan Sekdis tidak hadir dengan alasan sibuk,” ujar Adrianto.
Meski kecewa, Adrianto menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen AMPPJ untuk mengawal persoalan yang menjadi perhatian mereka.
Menurutnya, AMPPJ tetap optimistis proses pengawalan akan dilakukan sampai persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
“Kami tetap optimistis dan akan mengawal ini sampai selesai. Ini bukan persoalan berhenti di sini,” tegasnya.
AMPPJ Siapkan Audiensi di DPRD Garut
Sebagai langkah berikutnya, AMPPJ berencana menjadwalkan audiensi di DPRD Kabupaten Garut melalui Komisi II. Agenda tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 30 September 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya AMPPJ untuk membawa persoalan yang mereka soroti ke ruang pembahasan yang lebih luas, khususnya terkait tata kelola BOSP dan PKBM di Kabupaten Garut.
Sebelumnya, AMPPJ melalui surat resmi telah meminta audiensi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dengan agenda antara lain klarifikasi data penerima BOS Afirmasi 2026, pertanggungjawaban terkait fungsi pengawasan dan verifikasi-validasi Dapodik PKBM, serta penyerahan berkas temuan lapangan.
Dalam surat tersebut, AMPPJ juga menyampaikan sejumlah persoalan yang menurut mereka perlu diklarifikasi, termasuk dugaan manipulasi data siswa, dugaan siswa fiktif, proses verval Dapodik, dugaan pungutan, dan transparansi penerima BOSP Afirmasi 2026.
Apresiasi untuk Polres Garut
Dalam kesempatan tersebut, Adrianto juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Garut, khususnya jajaran Unit Intel, yang menurutnya telah membantu mengawal kegiatan audiensi AMPPJ.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Polres Garut yang telah membantu mengawal kegiatan audiensi, terutama kepada jajaran Kepala Unit Intel,” ungkap Adrianto.
AMPPJ menegaskan bahwa pengawalan persoalan BOSP dan PKBM akan terus dilakukan melalui jalur dialog, klarifikasi, serta mekanisme kelembagaan yang tersedia.
Pihak AMPPJ berharap agenda selanjutnya di DPRD Garut dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak sehingga persoalan yang mereka soroti dapat dibahas secara terbuka dan berdasarkan data.
Pernyataan mengenai dugaan persoalan BOSP dan PKBM dalam pemberitaan ini merupakan informasi dan sikap yang disampaikan AMPPJ. Hal-hal yang bersifat dugaan masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak terkait. GarutNewsToday membuka ruang hak jawab bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut maupun pihak lain yang berkepentingan.
