GARUTNEWSTODAY.ID – GARUT SELATAN – Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Jabar (AMPPJ) mengaku tengah mengumpulkan informasi dan data terkait munculnya isu dugaan permintaan atau pemberian fee sebesar 30 persen dalam kegiatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut.
Koordinator Pusat AMPPJ, Acoy yang akrab disapa Adrianto, menyampaikan bahwa pihaknya sedang menelusuri informasi tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut selain audiensi.
“Kami tengah mengumpulkan informasi dan data perihal isu baru bahwa ada dugaan fee 30 persen ke oknum DPR RI,” ujar Acoy.
Menurutnya, informasi tersebut menjadi perhatian AMPPJ dan perlu ditelusuri secara hati-hati untuk mengetahui kebenarannya. Pengumpulan data dilakukan agar setiap langkah yang diambil memiliki dasar informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
AMPPJ Prioritaskan Pengumpulan Bukti
Acoy menegaskan, isu tersebut masih berada pada tahap pengumpulan informasi. Karena itu, AMPPJ perlu memastikan apakah terdapat bukti yang mendukung dugaan tersebut, termasuk informasi mengenai pihak yang diduga terlibat, bentuk transaksi, waktu kejadian, serta keterkaitannya dengan pelaksanaan program revitalisasi.
AMPPJ juga berencana mendorong audiensi dengan pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program revitalisasi pendidikan di Desa Mekarsari, termasuk transparansi anggaran, mekanisme penyaluran bantuan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana negara.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang berkembang di masyarakat dapat diperiksa berdasarkan dokumen, keterangan pihak terkait, dan fakta lapangan, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dugaan Harus Dibuktikan, Klarifikasi Tetap Diperlukan
Apabila dugaan mengenai fee tersebut nantinya didukung bukti yang memadai, informasi itu dapat disampaikan kepada aparat atau lembaga berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Namun, sampai saat ini, isu dugaan fee 30 persen tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Belum ada keterangan terverifikasi mengenai identitas pihak yang dimaksud, aliran dana, maupun bukti yang menghubungkan dugaan tersebut dengan anggota DPR RI tertentu.
“Kami belum bisa menyimpulkan benar dan tidak karena belum ada fakta. tapi kami akan kawal semua program revitalisasi di Jawa Barat”. Pungkas Acoy.
Pihak-pihak yang disebut atau berpotensi terkait juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi apabila informasi tersebut akan dipublikasikan lebih lanjut.
AMPPJ berharap penelusuran ini dapat membantu memperjelas persoalan tata kelola program revitalisasi pendidikan di Kabupaten Garut dan memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya, bukan hanya dijadikan ajang Bancakan apalagi merugikan keuangan negara.
***Red
