GARUTNEWSTODAY.ID – Garut – Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat (AMPPJ) mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, H. Asep Wawan Budiman, S.Pd., M.Si., untuk menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara terbuka, terukur, dan berbasis data.
Desakan tersebut disampaikan Perwakilan AMPPJ, Adrianto, menyusul sorotan terhadap tata kelola PKBM serta penyaluran BOSP Afirmasi tahun 2026 di Kabupaten Garut pada Jumat, (25/9/2026).
Dalam surat AMPPJ tertanggal 24 September 2026, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah persoalan yang menurut mereka perlu diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, mulai dari dugaan manipulasi data peserta didik, persoalan verifikasi dan validasi Dapodik, dugaan pungutan, hingga transparansi penerima BOSP Afirmasi.
Adrianto mengatakan, penyelesaian persoalan PKBM seharusnya tidak dilakukan berdasarkan asumsi, melainkan melalui pemeriksaan terhadap data administrasi, data Dapodik, serta kondisi faktual di lapangan.
“Persoalan PKBM harus diselesaikan menggunakan data. Kalau ada data siswa, harus bisa diverifikasi. Kalau ada lembaga penerima bantuan, juga harus jelas dasar dan hasil verifikasinya,” ujar Adrianto.
Menurut AMPPJ, salah satu agenda yang perlu mendapatkan perhatian adalah proses verifikasi dan validasi data PKBM. Dalam suratnya, AMPPJ mempertanyakan masuknya dugaan data fiktif atau data “kloningan” ke dalam sistem Dapodik serta meminta pertanggungjawaban Disdik terkait fungsi pengawasan dan verval PKBM.
AMPPJ juga meminta adanya klarifikasi mengenai data penerima SK BOS Afirmasi Nomor 6 Tahun 2026 serta menyerahkan temuan lapangan yang mereka miliki kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
AMPPJ Minta Disdik Buka Data
Adrianto menegaskan, persoalan yang menyangkut penggunaan anggaran pendidikan harus dibuka berdasarkan data dan fakta sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat maupun para pengelola PKBM.
“Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa ada penyelesaian yang jelas. Kami meminta Kadisdik Garut, H. Asep Wawan Budiman, menyelesaikannya secara terbuka dan berbasis data,” katanya.
Ia menambahkan, apabila persoalan tersebut tidak mampu diselesaikan oleh kepala dinas, AMPPJ mempertanyakan kapasitas kepemimpinan dalam menyelesaikan persoalan tata kelola pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kalau tidak bisa, lebih baik mundur dari kursi Kadisdik,” tegas Adrianto.
Pernyataan tersebut merupakan sikap dan desakan AMPPJ, bukan kesimpulan bahwa Kadisdik Garut telah terbukti melakukan pelanggaran.
AMPPJ Minta Semua Temuan Diverifikasi
Dalam dokumen yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan, AMPPJ menyebut sejumlah temuan sebagai dugaan, termasuk dugaan manipulasi data siswa dan ketidakjelasan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) di PKBM Girisewu serta dugaan pendaftaran siswa ilegal/fiktif di PKBM Nurul Hikmah, Mekarmukti dan juga PKBM Flamboyan Garut Kota.
Karena seluruh hal tersebut masih berupa temuan dan dugaan yang disampaikan AMPPJ, maka diperlukan proses verifikasi dari pihak berwenang sebelum dapat dinyatakan sebagai fakta pelanggaran.
AMPPJ sendiri meminta agar persoalan tersebut dibahas melalui forum audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, termasuk mengenai data penerima BOS Afirmasi, fungsi pengawasan, verifikasi dan validasi Dapodik, serta penyerahan berkas temuan lapangan.
Hak jawab dan klarifikasi dari pihak Disdik Garut maupun pihak terkait tetap terbuka untuk diberitakan secara berimbang.
