GARUTNEWSTODAY.ID | PAKENJENG – Persoalan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi kembali menjadi keluhan petani di wilayah Kabupaten Garut. Kali ini, keluhan datang dari Ade Umroh, salah seorang warga Kampung Cipayung, Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, yang mengaku kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pertanian dimusim penghujan.
Menurut Ade, kondisi ketersediaan pupuk bersubsidi di Desa Sukamulya bukan sekadar mengalami kelangkaan, melainkan justru tidak tersedia. Bahkan, keberadaan kios pupuk bersubsidi yang dapat diakses secara langsung oleh petani di wilayah desanya menjadi persoalan tersendiri.
“Perihal pupuk di Desa Sukamulya bukan langka lagi Pak, tapi tidak ada,” ujar Ade Umroh kepada Garutnewstoday.id, Kamis (12/11/2026).
Ia mengungkapkan, ketika membutuhkan pupuk untuk keperluan pertanian, dirinya terpaksa mencari dan membeli ke luar wilayah Desa Sukamulya. Tidak jarang, kebutuhan pupuk tersebut diperoleh melalui warung-warung kecil.
“Iya, saya suka mencari dan membeli ke luar desa dan warung-warung kecil. Mudah-mudahan pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, memberikan solusi untuk petani Desa Sukamulya,” pungkasnya.
Akses Pupuk Subsidi Harus Menjadi Perhatian Pemerintah
Keluhan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Garut, untuk melakukan evaluasi terhadap pemerataan distribusi dan aksesibilitas pupuk bersubsidi hingga tingkat desa.
Pasalnya, pupuk merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kegiatan produksi pertanian. Ketika petani kesulitan memperoleh pupuk, terlebih harus mencari ke luar desa, kondisi tersebut berpotensi menambah beban biaya transportasi, waktu, serta mengganggu ketepatan waktu pemupukan tanaman.
Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan petani melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, distributor, serta kios atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.
Dinas Pertanian Kabupaten Garut juga perlu memastikan pendataan kebutuhan pupuk melalui kelompok tani dan penyuluh pertanian berjalan optimal, sekaligus mengevaluasi apakah wilayah Desa Sukamulya telah memiliki akses penyaluran pupuk bersubsidi yang memadai.
Apabila belum terdapat pengecer resmi yang dapat melayani kebutuhan petani di desa tersebut, pemerintah perlu mengkaji solusi sesuai ketentuan distribusi pupuk bersubsidi, termasuk kemungkinan penataan wilayah layanan pengecer agar lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat tani.
Sebab, tujuan kebijakan pupuk bersubsidi bukan hanya memastikan pupuk tersedia dalam alokasi pemerintah, tetapi juga memastikan petani yang berhak dapat memperolehnya dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan melalui saluran distribusi resmi.
Dinas Pertanian Diharapkan Turun Langsung
Keluhan Ade Umroh diharapkan menjadi perhatian serius Dinas Pertanian Kabupaten Garut dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan langsung ke Desa Sukamulya, khususnya Kampung Cipayung.
Pemerintah perlu memastikan beberapa hal, mulai dari ketersediaan alokasi pupuk, keberadaan kios atau pengecer resmi, mekanisme penebusan pupuk, hingga kendala distribusi yang selama ini dihadapi petani.
Jangan sampai kebijakan subsidi pupuk yang sejatinya ditujukan untuk meringankan beban petani justru sulit dirasakan manfaatnya karena persoalan akses dan distribusi di tingkat desa.
Petani tidak hanya membutuhkan kebijakan pupuk bersubsidi di atas kertas, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa pupuk tersebut tersedia, mudah dijangkau, dan dapat dibeli dengan harga sesuai ketentuan.
Kini, masyarakat tani Desa Sukamulya menantikan langkah konkret pemerintah agar persoalan akses pupuk bersubsidi tidak terus menjadi hambatan bagi keberlangsungan usaha pertanian mereka.
***Red
