GARUTNEWSTODAY.ID – Garut – Polemik terkait pengembalian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Garut mendapat penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Iyan Sopyan, menjelaskan bahwa angka sekitar Rp14 miliar yang muncul dalam persoalan tersebut perlu dipahami berdasarkan mekanisme koreksi yang berbeda.
Menurut Iyan, sekitar Rp5 miliar merupakan dana yang dikembalikan secara langsung, sedangkan sekitar Rp9 miliar lainnya terdeteksi secara otomatis oleh sistem.
“Yang Rp5 miliar itu perihal data-data yang disinyalir tidak lengkap berkasnya,” ujar Iyan dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Sementara untuk sekitar Rp9 miliar, Iyan mengatakan angka tersebut muncul berdasarkan deteksi sistem terhadap data yang dinilai memiliki berbagai kekurangan.
“Adapun yang Rp9 miliar itu otomatis terdeteksi oleh sistem dan faktanya banyak kekurangan, terutama data ganda” jelasnya.
Dengan demikian, apabila kedua komponen tersebut dihitung, nilai yang berkaitan dengan koreksi atau pengembalian dana mencapai sekitar Rp14 miliar.
“Jadi total pengembalian dana adalah Rp14 miliar, namun yang dikembalikan secara langsung adalah Rp5 miliar,” tegas Iyan.
Terkait Verifikasi Ribuan Warga Belajar
Keterangan tersebut juga berkaitan dengan dokumen Nota Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Februari 2025 yang beredar dan memuat laporan hasil verifikasi data warga belajar PKBM se-Kabupaten Garut.
Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya indikasi data siswa lulus bersama dan data ganda sebanyak kurang lebih 5.000 siswa, dengan perkiraan nilai sekitar Rp9 miliar yang disebut telah terpotong secara langsung oleh kementerian.
Dokumen itu juga mencantumkan proses verifikasi terhadap sejumlah dokumen peserta didik, di antaranya ijazah, formulir pendaftaran, Kartu Keluarga (KK), dan KTP dari masing-masing lembaga.
Pada tabel dalam nota dinas yang beredar tercantum pagu satu tahun sebesar Rp53,5749 miliar, pagu tahap pertama sebesar Rp26,78745 miliar, serta angka pengembalian sebesar Rp5,02545 miliar. Sementara dana yang diterima tercatat sekitar Rp21,762 miliar.
Validitas Data Menjadi Perhatian
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa validitas data warga belajar menjadi salah satu aspek penting dalam mekanisme penyaluran dana BOSP-BOP Pendidikan Kesetaraan.
Klarifikasi Iyan memberikan penjelasan bahwa angka Rp5 miliar dan Rp9 miliar tidak merujuk pada mekanisme yang sama. Sekitar Rp5 miliar disebut sebagai dana yang dikembalikan secara langsung karena persoalan kelengkapan data atau dokumen, sedangkan sekitar Rp9 miliar merupakan angka yang terdeteksi melalui sistem dikarenakan data ganda maupun dobel.
Jika kedua angka tersebut dijumlahkan, nilai yang berkaitan dengan koreksi dana mencapai sekitar Rp14 miliar.
Klarifikasi dan dokumen nota tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu diketahui publik, agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses pengembalian dana pendidikan kesetaraan di Kabupaten Garut.
***Red
