GARUTNEWSTODAY.ID – Jakarta – Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali mengemuka di tingkat nasional. Para pengusul pemekaran dari berbagai daerah di Indonesia merapatkan barisan melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (FORKONAS PPDOB) se-Indonesia.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026), dan diikuti hampir 400 perwakilan delegasi dari berbagai wilayah pengusul Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).
Pertemuan di gedung bersejarah tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional untuk menyatukan langkah perjuangan pemekaran sekaligus mengawal kebijakan pemerintah terkait penataan daerah.
Forum mengusung tema “Memperkuat Sinergi CDOB dan Seluruh Stakeholder untuk Mengawal Penyusunan RPP Penataan Daerah dan Desartada Tahun 2026 sebagai Pondasi Percepatan Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia.”
Agenda tersebut berkaitan dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), yang menjadi bagian penting dalam kerangka penataan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sekretaris Jenderal Forum Masyarakat Garut Utara (FM GATRA), Ir. H. Dede Salahudin, M.M., yang turut mengawal aspirasi perjuangan Garut Utara, menegaskan bahwa isu pemekaran tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan pembentukan wilayah administratif baru.
Menurutnya, pembentukan daerah otonom baru harus ditempatkan dalam perspektif peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
“Pemekaran ini merupakan langkah konkret dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mengakselerasi pemerataan pembangunan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Dede.
Ia menambahkan, perjuangan pembentukan DOB merupakan bagian dari upaya masyarakat daerah untuk mendapatkan ruang yang lebih besar dalam pembangunan.
“Ini sebagai bukti semangat kami untuk memperjuangkan hak-hak konstitusi sebagai anak bangsa untuk mengambil peran mendekatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial,” tegasnya.
Dalam konsolidasi tersebut, FORKONAS PPDOB menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan moratorium pembentukan DOB.
Selain itu, forum mendorong pemerintah segera menyelesaikan regulasi mengenai penataan daerah, termasuk RPP Penataan Daerah dan Desartada, yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam proses penataan dan pembentukan daerah otonom baru.
Bagi para pengusul CDOB, kepastian regulasi menjadi salah satu aspek penting agar proses penataan daerah dapat berjalan berdasarkan parameter yang jelas, terukur dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perjuangan para pengusul DOB juga tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum. FORKONAS PPDOB menyatakan telah menyiapkan langkah konstitusional berupa uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.
Langkah tersebut direncanakan menjadi salah satu opsi yang ditempuh pada awal 2027. Dede Salahudin mengatakan, langkah hukum harus dilakukan secara terukur dan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk keseriusan para pejuang pemekaran yang bergerak secara terukur, realistis, dan berbasis dokumen kajian kewilayahan yang valid demi kesejahteraan masyarakat di daerah administrasi baru,” katanya.
Dalam forum nasional tersebut, persoalan penataan daerah di Jawa Barat turut menjadi perhatian. Dede menyoroti struktur kewilayahan Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk besar, sementara jumlah kabupaten/kotanya relatif lebih sedikit dibandingkan sejumlah provinsi di Pulau Jawa.
Berdasarkan data kependudukan yang menjadi rujukan dalam pembahasan, Jawa Barat memiliki sekitar 51,16 juta penduduk, Jawa Timur sekitar 42,35 juta, dan Jawa Tengah sekitar 38,57 juta.
Sementara itu, dari sisi jumlah kabupaten/kota, Jawa Barat memiliki 27 daerah, Jawa Timur 38 daerah dan Jawa Tengah 35 daerah.
Menurut Dede, perbandingan tersebut dapat menjadi salah satu perspektif dalam melihat kebutuhan penataan daerah, meskipun pembentukan DOB tetap harus memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menilai isu DOB juga berkaitan dengan pemerataan pelayanan publik, pembangunan wilayah dan distribusi sumber daya fiskal.
Dede menegaskan, perjuangan Garut Utara tidak boleh berhenti pada gagasan pembentukan kabupaten baru. Menurutnya, Garut Utara memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan modal sosial yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun wilayah.
Namun, potensi tersebut harus diikuti perubahan pola pikir dan keberanian masyarakat untuk mempersiapkan masa depan daerah.
“Tidak ada perjuangan besar yang lahir tanpa diawali oleh sebuah kesadaran.” Sambung Dede.
Ia menyebut kesadaran tersebut berkaitan dengan pemahaman bahwa keterbatasan akses pelayanan dan pembangunan tidak semestinya dianggap sebagai kondisi yang permanen.
Menurutnya, dampak persoalan pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam berbagai sektor, mulai dari akses pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, investasi hingga kesempatan kerja.
Karena itu, perjuangan pemekaran Garut Utara, kata Dede, perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas.
Bukan hanya membentuk kabupaten baru, tetapi juga menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat serta membuka ruang pemerataan pembangunan.
“Perjuangan ini bukan tentang membentuk kabupaten semata. Perjuangan ini adalah tentang membangun peradaban baru: peradaban yang lahir dari kesadaran, dipandu oleh ilmu pengetahuan, diperkuat oleh persatuan, dan diarahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.”
Rapimnas dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PPDOB di Gedung Joang 45 menjadi salah satu momentum konsolidasi para pengusul DOB dari berbagai wilayah Indonesia.
Selanjutnya, perhatian para pejuang pemekaran tertuju pada proses penyusunan regulasi penataan daerah serta respons pemerintah terhadap aspirasi evaluasi kebijakan moratorium DOB.
Bagi Garut Utara, perjuangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembentukan wilayah administratif baru, tetapi juga menyangkut cita-cita mendekatkan negara kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan pembangunan yang lebih merata.
Dari Gedung Joang 45, suara para pengusul DOB kembali ditegaskan: pelayanan publik harus semakin dekat, pembangunan harus semakin merata, dan penataan daerah harus memiliki kepastian hukum.
***Red
