Konfirmasi kepada sekolah, PKBM, dan Dinas Pendidikan belum membuahkan jawaban. Di tengah mandeknya penyelesaian ijazah AA, muncul dugaan lemahnya pengawasan data pendidikan yang kini menjadi sorotan publik.
GARUTNEWSTODAY.COM – GARUT Polemik dugaan ketidaksesuaian data ijazah yang dialami siswa berinisial AA kini memasuki babak yang semakin serius. Selain belum adanya kepastian terkait status administrasi pendidikan yang dipersoalkan, sorotan publik kini mengarah kepada fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Hingga saat ini, keluarga AA mengaku masih menunggu kejelasan atas persoalan yang disebut telah menghambat langkah anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Padahal, menurut keluarga, berbagai upaya komunikasi dan permohonan klarifikasi telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait.
Lebih jauh, GarutNewsToday juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak SMP PGRI Mekarmukti maupun pihak PKBM yang disebut-sebut dalam berbagai keterangan narasumber. Namun hingga berita ini diterbitkan, kedua pihak tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Sikap bungkam tersebut dinilai semakin memperpanjang tanda tanya publik mengenai persoalan yang menyangkut hak pendidikan seorang siswa.
Dugaan Ijazah “Aspal” Muncul ke Permukaan
Dalam perkembangannya, muncul dugaan bahwa persoalan yang dialami AA mengarah pada kategori yang oleh masyarakat sering disebut sebagai ijazah “aspal” atau “asli tapi palsu”.
Istilah tersebut umumnya digunakan untuk menggambarkan dokumen yang secara fisik tampak sah atau diterbitkan oleh lembaga yang memiliki legalitas, namun terdapat dugaan permasalahan pada aspek data, proses administrasi, riwayat pendidikan, maupun dasar penerbitannya.
Karena itu, keabsahan sebuah ijazah tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisik dokumen, tetapi juga harus dapat didukung oleh data peserta didik, proses pembelajaran, pencatatan administrasi, serta rekam jejak pendidikan yang dapat diverifikasi secara resmi.
Apabila terdapat ketidaksesuaian data, penggunaan identitas yang tidak sah, atau penerbitan dokumen yang tidak sesuai ketentuan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif maupun hukum sesuai hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Dugaan Permainan Data Pendidikan Makin Mengemuka
Di tengah belum adanya penyelesaian, muncul pula informasi dari sejumlah sumber yang menyebut adanya dugaan praktik pencatutan atau penggunaan data peserta didik yang diduga telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu di wilayah Garut Selatan.
Bahkan, seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku pernah menemukan adanya peserta didik yang diduga dicatut atau digunakan datanya tanpa sepengetahuan pihak terkait.
Menurut sumber tersebut, persoalan serupa bukan pertama kali terdengar di lingkungan pendidikan wilayah selatan Kabupaten Garut sehingga diperlukan penelusuran yang serius dan independen oleh instansi yang berwenang.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih berupa keterangan narasumber dan memerlukan verifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
Disdik Garut Dinilai Lamban Merespons
Sorotan kini mengarah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Pasalnya, hingga berita ini ditulis belum terlihat adanya langkah terbuka yang disampaikan kepada publik terkait penanganan persoalan yang dilaporkan keluarga AA.
Saat dikonfirmasi GarutNewsToday pada Selasa, 2 Juni 2026 sekitar pukul 10.45 WIB, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Teguh, hanya memberikan jawaban singkat melalui pesan, “Nuju Rapat”.
Namun hingga beberapa hari setelah konfirmasi tersebut dilakukan, belum terdapat tanggapan lanjutan maupun penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan kasus yang dipertanyakan keluarga siswa.
Kondisi tersebut memunculkan kritik dari sejumlah kalangan yang menilai bahwa persoalan administrasi pendidikan yang berpotensi berdampak terhadap masa depan peserta didik seharusnya memperoleh perhatian serius dan respons yang cepat dari instansi yang memiliki kewenangan pengawasan.
Fungsi Pengawasan Dipertanyakan
Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Dalam konteks administrasi pendidikan, pengawasan tersebut mencakup validasi data peserta didik, pengelolaan dokumen pendidikan, koordinasi dengan satuan pendidikan, hingga penanganan berbagai persoalan administrasi yang berpotensi merugikan peserta didik.
Karena itu, apabila nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian data, dugaan pencatutan identitas peserta didik, atau persoalan administrasi lainnya, maka publik menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengawasan yang berjalan selama ini.
Berpotensi Menjadi Sengketa Hukum
Sejumlah praktisi hukum menilai bahwa apabila seseorang mengalami kerugian akibat dugaan kesalahan administrasi, penggunaan data tanpa hak, atau tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum, maka terdapat berbagai jalur hukum yang dapat ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam ranah perdata, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan apabila dapat membuktikan adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.
Sementara dalam ranah pidana, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila aparat penegak hukum menemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data, penggunaan identitas tanpa hak, atau pelanggaran hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, seluruh dugaan yang berkembang saat ini masih memerlukan pemeriksaan, verifikasi, dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Oleh sebab itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.
Keluarga Minta Negara Hadir
Di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung, keluarga AA berharap pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, serta instansi terkait segera mengambil langkah nyata untuk mengungkap akar persoalan yang mereka alami.
“Kami hanya ingin kejelasan. Jangan sampai masa depan anak menjadi korban akibat persoalan administrasi yang tidak kunjung diselesaikan,” ungkap pihak keluarga.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak SMP PGRI Mekarmukti, pihak PKBM yang disebut dalam berbagai keterangan sumber, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Garut belum memberikan penjelasan resmi secara lengkap terkait substansi persoalan yang dipersoalkan keluarga siswa.
Garutnewstoday akan terus melakukan penelusuran dan mengedepankan prinsip keberimbangan dengan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
***Red
