GARUTNEWSTODAY.ID – GARUT – Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama pekerja dapur, pemasok bahan pangan, petani, peternak, nelayan, dan masyarakat pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin (6/7/2026).
Massa datang membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar pemerintah tetap melanjutkan Program MBG. Mereka menilai program tersebut tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga telah menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, hingga nelayan sebagai pemasok bahan baku.
Dalam orasinya, massa meminta pemerintah tidak menghentikan program akibat adanya dugaan penyimpangan oleh oknum tertentu.
“Kami mendukung penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun jangan sampai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas ikut dihentikan,” tegas salah seorang orator.
Para peserta aksi juga meminta DPRD Kabupaten Garut menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN), agar keberlangsungan Program MBG tetap terjamin disertai evaluasi terhadap tata kelola pelaksanaannya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa kemudian diterima untuk menyampaikan aspirasi kepada unsur DPRD.
Aksi di Garut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah juga menggelar aksi serupa yang pada intinya meminta pemerintah tetap melanjutkan Program MBG sembari mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya.
Di Kabupaten Garut sendiri, isu MBG beberapa waktu terakhir juga menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari munculnya keluhan terkait kualitas makanan pada beberapa lokasi pelaksanaan program hingga aksi-aksi dukungan terhadap keberlanjutan MBG yang beredar luas di media sosial.
Di tingkat nasional, berbagai elemen masyarakat juga menyampaikan pandangan yang beragam terhadap program ini. Sebagian meminta evaluasi tata kelola dan pengusutan dugaan pelanggaran, sementara kelompok lain menilai manfaat ekonomi dan sosial Program MBG harus tetap dijaga sehingga program tidak dihentikan hanya karena ulah oknum.
Perspektif Administrasi Publik
Dari perspektif administrasi publik, demonstrasi yang mendukung Program MBG merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Dukungan tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah mengenai manfaat yang dirasakan masyarakat.
Meski demikian, keberhasilan Program MBG tetap harus diukur berdasarkan indikator yang objektif, seperti kualitas pelayanan, transparansi anggaran, akuntabilitas pelaksanaan, dampak terhadap pemenuhan gizi penerima manfaat, serta kontribusinya terhadap perekonomian lokal.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap dugaan penyimpangan dan keberlanjutan program dinilai harus berjalan secara bersamaan demi menjaga kepercayaan publik.
