GARUTNEWSTODAY.ID – BANDUNG – Sebanyak 30 mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Langlangbuana (Unla) melaksanakan audiensi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Rabu (01/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 WIB tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Anggaran, Lantai 2 Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Tujuan kegiatan ini adalah bagian dari pembelajaran praktik komunikasi politik agar mahasiswa memahami secara langsung mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat oleh lembaga legislatif.
Rombongan mahasiswa dipimpin oleh Dosen Komunikasi Politik FISIP Unla, Ahmad Zakiyuddin. Setibanya di lokasi, para peserta diterima oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Irma Rahmawati, S.Sos.,MM..
Dalam sambutannya, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Irma Rahmawati, S.Sos.,MM menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya dijadwalkan hadir.
“Saya mohon maaf karena Bapak Ketua DPRD yang semula dijadwalkan hadir, hari ini berhalangan untuk hadir secara langsung karena sedang menjalankan tugas kedewanan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI). Ke depannya, diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus diagendakan melalui program Sosialisasi Pendidikan Demokrasi agar masyarakat semakin bijak dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).” ujar Dr. Irma Rahmawati, S.Sos.,MM.
Mahasiswa Soroti Penanganan Darurat Sampah Dalam sesi dialog, mahasiswa Ilmu Komunikasi Unla, Afifah, mempertanyakan langkah komunikasi politik yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menyikapi persoalan darurat sampah. “Saya ingin menanyakan komunikasi politik apa yang telah dilakukan anggota DPRD dalam menanggulangi darurat sampah? Persoalan sampah ini sangat serius karena apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan berdampak pada pencemaran lingkungan,” kata Afifah. Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr. Irma Rahmawati, S.Sos.,MM menjelaskan bahwa Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan koordinasi dengan mitra kerjanya, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, dalam upaya penanganan persoalan sampah. Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan sampah telah diterapkan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat. “Di lingkungan DPRD sendiri, persoalan sampah sudah ditangani dengan mengelola sampah organik secara mandiri. Kami memiliki mesin pengolah sampah. Sampah dipilah, kemudian yang dapat dimusnahkan diproses hingga menjadi abu untuk selanjutnya dibuang sesuai prosedur,” jelas Dr. Irma Rahmawati, S.Sos.,MM. Menurutnya, baik Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan komitmen dalam menangani persoalan sampah melalui berbagai kebijakan, koordinasi, dan forum pembahasan.
Mahasiswa Pertanyakan Akses Gerbang DPRD Selain isu lingkungan, mahasiswa juga mempertanyakan kondisi gerbang utama Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat yang tertutup dan dipasangi pembatas sehingga masyarakat tidak dapat memasuki gedung melalui pintu depan. Menanggapi hal tersebut, Dr. Irma Rahmawati, S.Sos.,MM menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pengamanan aset dan kegiatan kedewanan. “Gedung DPRD adalah aset daerah yang harus dijaga. Dengan banyaknya aksi demonstrasi belakangan ini, pengamanan dilakukan untuk memastikan agenda persidangan berskala besar dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tidak terganggu oleh massa aksi,” ujarnya.
Mendorong Pengalaman Praktis dan Daya Kritis Mahasiswa Dalam keterangannya kepada awak media, Ahmad Zakiyuddin menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa mengenai proses komunikasi politik di lembaga legislatif.
“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori di ruang kelas, tetapi juga menyaksikan secara langsung bagaimana komunikasi politik berlangsung di DPRD. Harapannya, mahasiswa memiliki daya kritis, memahami proses demokrasi, serta mampu menyalurkan aspirasi secara konstruktif,” Pungkasnya.
