GARUTNEWSTODAY.ID – Garut – Persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut kembali menjadi perhatian. Menyusul adanya pengurangan alokasi pupuk bersubsidi jenis NPK sekitar 7.000 ton pada bulan ini, Dinas Pertanian Kabupaten Garut menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penambahan alokasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardhy Firdian, S.Hut., M.Si., menjelaskan bahwa pengurangan alokasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mengamankan kebutuhan pupuk bagi para petani di wilayah Kabupaten Garut yang hari ini mulai memasuki musim tanam.
“Di bulan ini kita menerima pengurangan alokasi pupuk subsidi untuk yang NPK sekitar 7.000 ton, Pak. Namun kita sudah mengusulkan kembali tambahan alokasi ke Dinas TPH Provinsi Jawa Barat untuk mengamankan kebutuhan,” ungkap Ardhy.
Selain mengupayakan penambahan kuota, pihaknya juga menyarankan para petani agar mengoptimalkan penggunaan pupuk bersubsidi jenis urea serta memanfaatkan pupuk NPK nonsubsidi yang saat ini dinilai masih cukup tersedia.
“Kami menyarankan para petani untuk memaksimalkan penggunaan urea subsidi dan pupuk NPK non subsidi yang saat ini masih cukup tersedia,” pungkasnya.
Pengurangan alokasi pupuk bersubsidi tersebut menjadi perhatian tersendiri, mengingat pupuk merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang produktivitas pertanian.
Di sisi lain, para petani berharap adanya kepastian ketersediaan dan distribusi pupuk, sehingga aktivitas pertanian tidak terganggu akibat keterbatasan pasokan maupun persoalan akses mendapatkan pupuk di tingkat desa.
Usulan penambahan alokasi kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Jawa Barat kini menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi kebutuhan pupuk petani di Kabupaten Garut.
